PEREKONOMIAN INDONESIA: Maret 2015

BAB.1 SISTEM EKONOMI INDONESIA

A. PENGERTIAN SISTEM

Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang saling kait mengkait satu sama lain, rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri secara keseluruhan.

Pengertian Sistem menurut beberapa ahli :

1. Pamudji ialah suatu perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang komplek atau utuh.

2. Prajudi merupakan suatu jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.

3. Poerwadarminta yaitu sekelompok bagian-bagian yang berkerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud. Apabila salah satu bagian tidak dapat menjalankan tugasnya maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.

B. SISTEM EKONOMI DAN SISTEM POLITIK

Sistem ekonomi merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan meningkat kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan dari politik nasional maka dengan demikian sistem perekonomian merupakan bagian dari sistem politik nasional.

Kebijakan politik sering didasarkan pada masalah ekonomi, dan kebijaksanaan ekonomi seringkali didasarkan pada masalah politik.

Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas, berdasarkan sudut tinjauan seperti:

1. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi

2. Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya

3. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya

C. KAPITALISME DAN SOSIALISME

Dikenal dua macam sistem ekonomi yaitu, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.

Sistem ekonomi kapitalis mengakui pemilikan individual atas sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi.

Sistem ekonomi sosialis adalah sumber daya ekonomi atau faktor produksi sebagai milik negara.

Diantara kedua sistem ekonomi tersebut, terdapat sebuah sistem lain yang merupakan “campuran” antara keduanya, dengan berbagai variasi kadar dominasinya, dan juga dengan berbagai variasi nama istilahnya sistem ekonomi campuran.

D. PERSAINGAN TERKENDALI

Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi; kecuali untuk sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.

Sehubungan dengan persaingan antarbadan-usaha, tidak terdapat rintangan bagi suatu perusahaan untuk memasuki bidang usaha tertentu. Namun untuk menghindari persaingan tak sehat dalam pasar barang, pemerintah mengendalikannya dengan membuka prioritas-prioritas bidang usaha.

Sehingga kompetisi berbisnis di Indonesia bukanlah persaingan yang bebas-lepas, melainkan persaingan yang terencana-terkendali.

E. KADAR KAPITALISME DAN SOSIALISME

Unsur-unsur kapitalisme dan sosialisme terkandung dalam pengorganisasian ekonomi Indonesia. Seseorang bisa melihat dari dua pendekatan. Pertama adalah dengan pendekatan faktual-struktural, yakni setelah menelaah peranan pemerintah atau negara dalam struktur perekonomian. Kedua adalah pendekatan sejarah, dengan menelusuri bagaimana perekonomian bangsa diorganisasikan dari waktu ke waktu.

Untuk mengukur kadar keterlibatan pemerintah dalam perekonomian dengan pendekatan faktual-struktural, dapat digunakan kesamaan agregat Keynesian yang berumuskan Y = C + I + G + (X – M). Dalam formula ini berarti produk atau pendapatan nasional dirinci menurut penggunaan atau sektor pelakunya. Kesamaan ini merupakan rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran.

BAB.2 SEJARAH EKONOMI INDONESIA

A. SEJARAH PRA KOLONIAL INDONESIA

Pengaruh Agama Hindu dan Budha di Indonesia

Agama hindu masuk ke Indonesia sejak abad ke 4 masehi lebih tepatnya 375 masehi, berdasarkan catatan tertulis Indonesia tertua yang tersisa berasal dari Kutai, Kalimantan Timur, ketika kerajaan Kutai Martadipura berkuasa.

Pada awal masehi, India melakukan kerjasama ekonomi melalui jalur perdagangan dan pelayaran dengan jalur laut wilayah Nusantara. Karena nusantara letaknya sangat strategis antara jalur perdagangan dan pelayaran Asia Timur ( Cina ) dengan Asia Barat. Dengan demikian, nusantara terlibat dalam aktifitas perdagangan dan pelayaran internasional. India merupakan negara yang mempengaruhi corak Hindu Budha di Indonesia.

Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan yang menghubungkan Samudra Hindia, Laut Cina Selatan dan Kepulauan Rempah Maluku antara abad ke-13 dan abad ke-17. Sriwijaya juga dikenang sebagai Pusat di Asia Tenggara untuk studi agama Budha.

Pada abad ke-10 kehidupan penduduk di Jawa Tengah terjadi pergeseran kekuasaan politik ke Jawa Timur, yang disebabkan letusnya gunung berapi yang mengakibatkan kurangnya sumber di Jawa Tengah. Dua kerajaan baru yang berkembang di Jawa Timur, yakni Kediri (sekitar 1042-1222) untuk warisan prasasti dan warisan sastranya, dan penggantinya Singasari (antara 1222 dan 1292) untuk memperkenalkan babak baru dalam sejarah Indonesia, yaitu sinkretisme (penyatuan aliran) agama Hindu dan Budha. Babak baru ini mencapai kejayaannya di kerajaan Majapahit di Jawa Timur (1293 sampai sekitar 1500).

Kedatangan Islam di Indonesia

Agama dan kebudayaan Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke 7 dan baru abad ke 13 terbentuklah kerajaan kerajaan Islam. Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang muslim dari Arab, Persia, Gujarat. Masuknya agama islam di Indonesia tidak sama antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hal ini disebabkan letak geografis Indonesia, politik, sosial budaya serta sosial ekonomi Indonesia pada saat itu.

Islam di Indonesia telah diterima sejak seorang pedagang Venesia ( Italia ) yang bernama Marcopolo singgah di kota Perlak 1292 dan menerangkan bahwa sebagian besar penduduknya telah beragam Islam. Kemudian diperoleh bukti bahwa Kerajaan Islam pertama adalah Samodera Pasai pada abad ke 13.

Kedatangan Bangsa Eropa di Indonesia

Cerita tentang kekayaan Malaka telah mencapai Eropa dan menggoda bangsa Portugis. Pada tahun 1511 Malaka berhasil ditaklukkan oleh armada Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Setelah penaklukan, para pedagang segera mulai menghindari Malaka dan pergi membawa bisnis mereka ke beberapa pelabuhan lain. Johor (Malaysia), Aceh (Sumatra) dan Banten (Jawa).

Belanda juga tertarik untuk membangun cengkeraman yang kuat pada jaringan perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Ekspedisi pertama mereka mencapai Banten pada tahun 1596 tapi disertai dengan permusuhan antara Belanda dan penduduk pribumi. Setelah tiba kembali di Belanda, ekspedisi ini masih menunjukkan keuntungan besar yang memperlihatkan bahwa ekspedisi ke kawasan Asia Tenggara sebenarnya menghasilkan banyak uang. Namun banyaknya ekspedisi yang diadakan oleh beberapa perusahaan Belanda (ke Nusantara), menimbulkan dampak negatif pada keuntungan mereka. Persaingan memperebutkan rempah-rempah mendongkrak kenaikan harganya di Nusantara sementara peningkatan pasokan rempah-rempah menyebabkan penurunan harga di Eropa.

Pemerintah Belanda memutuskan untuk menggabungkan perusahaan pesaingnya menjadi satu badan usaha yang disebut Serikat Dagang Hindia Timur (Vereenigde Oost Indische Compagnie-, disingkat VOC). Mereka menerima kekuasaan berdaulat yang besar untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Asia.

Menuju Pemerintahan Kolonial di Indonesia

Negara-negara Islam terus berkembang di Nusantara. Di Aceh (Sumatra) Sultan Iskandar Muda mendirikan kekuasaan besar di awal abad ke-17, mengendalikan cadangan lada dan timah. Di Jawa Tengah dua kekuasaan Islam baru yang kuat muncul pada abad ke-16. Kekuasaan ini adalah distrik Pajang dan Mataram. Mataram dipimpin oleh Sultan Agung pada tahun 1613-1646 dan berhasil menaklukkan hampir seluruh daratan Jawa, kecuali kerajaan Banten di Jawa Barat dan kota Batavia.

VOC dengan cepat menyebarkan kekuasaannya di Nusantara dan mendapatkan kendali atas produksi cengkeh dan pala di Kepulauan Banda (Maluku) dengan menggunakan langkah-langkah ekstrim seperti genosida (pembantaian massal). VOC terus memperluas jaringan pos perdagangannya di seluruh Nusantara.

Setelah kematian Sultan Agung, Mataram dengan cepat merosot dan sengketa suksesi muncul akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Belanda memainkan taktik memecah-belah dan menaklukkan yang pada akhirnya mengakibatkan pembagian kerajaan Mataram menjadi empat bagian dengan penguasanya menjadi tunduk kepada Belanda.

B. SISTEM MONOPOLI PERDAGANGAN VOC

Kebijakan pemerintah kolonial yang paling lama di Indonesia adalah monopoli perdagangan terutama rempah rempah oleh VOC. Zaman kolonial di Indonesia sesungguhnya sudah dimulai sejak tahun 1511 setelah bangsa Portugis menduduki Malaka dan tahun kemudian menduduki Maluku.

VOC yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602 tersebut terus berkembang dan berhasil menguasai beberapa daerah penghasil rempah-rempah di Indonesia.

Hak istimewa VOC :
a. Hak monopoli perdagangan
b. Hak mencetak dan mengeluarkan uang
c. Hak mengadakan perjanjian
d. Hak mengumurnkan perang
e. Hak menjalankan kekuasaan kehakiman
f. Hak memungut pajak
g. Hak memiliki angkatan perang
h. Hak menyelenggarakan pemerintahan sendiri

Pada tahun 1619 pos dagang VOC di Banten dan kantor pusat VOC dipindahkan dari Maluku ke Batavia, dalam persaingan dengan sesama Barat memperkuat kepercayaan diri VOC, sehingga Portugis terpaksa harus segera pergi dari kepulauan Maluku dan kemudian menyerahkan Melaka kepada VOC pada tahun 1641.

Bentuk aturan paksaaan VOC yang diterapkan di Indonesia, antara lain:
a. Aturan monopoli dagang, yaitu menguasai sendiri seluruh perdagangan rempah-rempah di Indonesia
b. Contingen Stelsel, yaitu pajak yang harus dibayar dengan menyerahkan hasil bumi
c. Verplichte Leverantie, yaitu kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan harga yang telah ditetapkan
d. Preangerstelsel, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada untuk menanam kopi

Kompeni mengikat raja-raja dengan berbagai perjanjian yang merugikan. Makin lama Kompeni makin berubah menjadi kekuatan yang tidak hanya berdagang, tetapi ikut mengendalikan pemerintahan di Indonesia.

C. TANAM PAKSA

Cultuurstelsel disebut juga Sistem Tanam Paksa, adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, lada, kina, dan tembakau.dan tarum (nila).

Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan.

Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa.

Pokok-Pokok Sistem Tanam Paksa.

1) Rakyat wajib menyiapkan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami.

2) Tanah yang diserahkan tidak kena pajak.

3) Hasil tanaman diserahkan kepada Belanda.

4) Pekerjaan untuk menanam tidak melebihi waktu menanam padi.

5) Kegagalan panen ditanggung Belanda.

6) Penggarapan tanah diawasi langsung oleh kepala pribumi atau pengawal Belanda.

7) Wajib tanam paksa dapat diganti dengan penyerahan tenaga kerja untuk bekerja di perkebunan dan pabrik.

Banyak terjadi penyimpangan karena penguasa lokal tergiur oleh janji Belanda yang menerapkan sistem cultuur procenten. Cultuur procenten = prosenan tanaman adalah hadiah dari pemerintah bagi penguasa pribumi yang dapat menyerahkan hasil panen melebihi target dengan tepat waktu.

Berikut ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam sistem tanam paksa.

1) Tanah yang harus diserahkan rakyat cenderung melebihi dari ketentuan 1/5.

2) Tanah yang ditanami tanaman wajib tetap ditarik pajak

3) Rakyat yang tidak punya tanah garapan ternyata bekerja di pabrik atau perkebunan lebih dari 66 hari atau 1/5 tahun.

4) Kelebihan hasil tanam dari jumlah pajak ternyata tidak dikembalikan.

5) Jika terjadi gagal panen ternyata ditanggung petani.

Akibat dari pelaksanaan tanam paksa :

1. Akibat positif

· Mengenal jenis tanaman baru.

· Mengetahui daerah yang cocok untuk tanaman tertentu.

· Mengenal cara memelihara dan menggunakan irigasi.

2. Akibat negatif

· Penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, kematian dan kelaparan.

· Sawah ladang terlantar karena harus kerja rodi.

· Terjadinya kelaparan sehingga beban rakyat semakin berat.

Pemerintah Belanda mulai menghapus sistem tanam paksa, namun secara bertahap. Sistem tanam paksa secara resmi dihapuskan pada tahun 1870 berdasarkan UU Landreform (UU Agraria), yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Indonesia.

D. SISTEM EKONOMI CAPITALISLIBRA

1. Pengertian.

Sistem ekonomi liberal kapitalis adalah sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta. Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.

Sistem perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya.

2. Ciri-ciri.

a. Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.

b. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi.

c. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).

d. Timbul persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan.

e. Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan pasar.

f. Pasar merupakan dasar setiap tindakan ekonom.

g. Biasanya barang-barang produksi yang dihasilkan bermutu tinggi.

3. Keuntungan dan Kelemahan.

a. Keuntungan :

1) Menumbuhkan inisiatif dan kreasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

2) Setiap individu bebas memiliki sumber daya produksi, yang nantinya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam perekonomian.

3) Timbul persaingan semangat untuk maju dari masyarakat.

4) Menghasilkan barang-barang bermutu tinggi, karena adanya semangat persaingan.

5) Efisiensi dan efektifitas tinggi, karena setiap tindakan ekonomi didasarkan motif mencari keuntungan.

b. Kelemahan :

1) Terjadinya persaingan bebas yang tidak sehat.

2) Masyarakat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.

3) Banyak terjadinya monopoli masyarakat.

4) Terjadinya gejolak perekonomian, karena kesalahan alokasi sumber daya oleh individu.

5) Pemerataan pendapatan sulit dilakukan, karena persaingan bebas tersebut.

E. ERA KEPENDUDUKAN JEPANG

Latar Belakang Kedatangan Jepang

Pada tanggal 7 Desember 1941 Jepang menyerang Pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbour, Hawaii. Amerika Serikat terdesak dan keluar dari Filipina. Setelah menghancurkan Pearl Harbour selanjutnya Jepang menyerang negara negara di Pasifik Barat Daya , mulai dari Cina, Asia Tenggara sampai ke kepulauan Solomon.

Jepang melakukan serangan ke Indonesia, pada tanggal 10 Januari 1942. Pada tanggal 15 Februari 1942 Jepang menyerbu pangkalan Inggris di Singapura, Pada akhir bulan bala tentara Jepang menghancurkan armada gabungan Belanda, Australia, Amerika dan Inggris dalam pertempuran di Jawa. Pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang melakukan penyerbuan ke Pulau Jawa.

Pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerah kepada Jepang tanpa syarat. Kemenangan Jepang dalam Perang Pasifik, ia menganggap dirinya sebagai pemimpin dan pelindung Asia. Jepang disambut baik oleh Indonesia, hal ini karena propaganda Jepang untuk membebaskan Asia dari Imperialis Barat ( 3A ).

Mobilisasi Massa Menarik Rakyat

Kedatangan Jepang pada umumnya diterima dengan penuh semangat. Rakyat percaya bahwa Jepang datang untuk memerdekakan. Jepang kian disenangi karena segera mengizinkan dikibarkannya bendera Indonesia merah putih dan dikumandangkannya lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Pada tanggal 9 Maret 1943 berdirilah suatu organisasi perkumpulan politik dan non-politik Indonesia terdahulu yang berkedudukan di Jawa dan Madura. Organisasi itu adalah Poesat Tenaga Rakyat atau kemudian dikenal Poetra.

Pada tangal 29 April 1943, secara resmi berdirinya dua organisasi pemuda yang diberi nama Seinendan dan Keibodan. Kedua organisasi tersebut berada dibawah pimpinan Gunseikan. (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984)

Pada bulan Agustus 1943, berdirilah Fujinkai (himpunan wanita) yang anggotanya minimum 15 tahun. Fujinkai juga layaknya Seinendan dan Keibodan yang diberikan latihan dasar kemiliteran. (Poesponegoro dan Notosusanto, 1984)

Menjelang akhir tahun 1943, Jepang mulai menyadari bahwa Poetra jauh lebih memenuhi kepentingan pergerakan kebangsaan Indonesia daripada memenuhi tujuan perang Jepang. Pada tanggal 1 Maret 1944, kedudukan Poetra digantikan oleh organisasi yang dirasa mudah di awasi secara lebih efektif oleh Jepang, yakni perhimpunan kebangkitan rakyat, yang lebih umum dikenal oleh Jepang dengan nama Djawa Hokokai. (Kahin, 1995)

Situasi dan kondisi yang menunjukan adanya suatu kecurigaan pemerintah Jepang terhadap berbagai organisasi yang dibentuknya. Menanggapai situasi kritis tersebut, Pemerintah Jepang dibawah Letnan Jendral Kumakichi Harada mencoba merealisasikan janji kemerdekaan dengan mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Coasakai atau badan penyelidik usaha-usaha kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan itu bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Pengangkatan pengurus badan ini di umumkan pada tanggal 29

April 1945, yang telah diresmikan pada tanggal 28 April 1945.

Pada tanggal 6 Agustus 1945 Sekutu menjatuhkan Bom atom di Hirosima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 Sekutu pun menjatuhkan Bom atom di Nagasaki. Pada saat itu kedua wilayah tersebut merupakan wilayah terpenting dalam perekonomian bagi Jepang.

Pengumuman resmi kekaisaran Dai Nippon tentang penyerahanya kepada Sekutu baru diterima di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945, berita tersebut sangat mengejutkan penguasa Jepang, termasuk politisi Indonesia. Isu tersebut segera menyebarluas ke pelosok Indonesia dan terdengar oleh rakyat Indonesia.

Situasi semakin memanas kala terjadi pertentangan antar golongan tua dan golongan pemuda.

Pada tanggal 16 Agustus 1945 Sukarno dan Hatta dibawa keluar kota. Keputusan itu diambil dalam rangka untuk mengamankan Sukarno dan Hatta agar tidak terpengaruh oleh segala siasat Jepang.

Bung Karno dan bung Hatta kembali ke Jakarta. Dua pemimpin tersebut menuju rumah Laksaman Maeda, dirumah Laksana Maeda itulah perumusan teks Proklamasi dibuat dan diketik oleh Sayuti Melik.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, menjelang detik-detik proklamasi, Sumobucho Nishimura melarang pelaksanaan Proklamasi. Tepat pukul 10.00 upacara dimulai, Latief Hendraningrat memasang bendera pusaka dan menaikannya ke tiang bambu yang dibantu Suhud. Setelah itu Bung Karno membacakan teks Proklamasi yang kemudian dikunci dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. (Suhartono, 2001)

F. CITA CITA PEREKONOMIAN MERDEKA

Pada tanggal 3 Februari 1946 Mohammad Hatta menegaskan bahwa dasar perekonomian yang sesuai dengan cita cita tolong menolong adalah koperasi. Seluruh perekonomian rakyat harus berdasarkan koperasi. Bahwa usaha usaha yang dapat dikerjakan orang seorang dengan tidak menguasai hidup orang banyak boleh terus dikerjakan oleh orang seorang itu.

Sedangkan pada tanggal 22 Februari 1949 Sumitro Djojohadikusumo menegaskan bahwa yang dicita citakan ialah suatu macam ekonomi campuran : lapangan-lapangan tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha partikelir.

Rumusan yang dicantumkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara yang merupakan pedoman bagi kebijaksanaan pembangunan di bidang ekonomi di Indonesia. Rumusan itu berbunyi “ Pembangunan ekonomi yang berdasarkan pada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan “. Oleh karena itu maka pemerintah wajib memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

G. EKONOMI INDONESIA ORDE LAMA, ORDE BARU DAN REFORMASI

1. Pemerintah Orde lama

Orde lama (Demokrasi Terpimpin)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

a. Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

b. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI.

c. Kas negara kosong.

d. Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ekonomi, antara lain :

a. Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946.

b. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

c. Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, status dan administrasi perkebunan.

d. Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947
Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948.

e. Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis.

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

a) Pemotongan nilai uang untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

b) Program Benteng (Kabinet Natsir)

c) Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

d) Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak C.

e) Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi.

2. Pemerintah Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Politik

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Pembagian PAD kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.

Eksploitasi sumber daya

Pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia.

Warga Tionghoa

Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak Asasi mereka. Komunitas pengobatan china tradisional pergi ke MA dan akhirnya Jaksa Agung waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa china Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak pemerintahan Indonesia.

Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

1. Runtuhnya Orde Baru

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya kerusuhan sosial.

Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi.

Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Kelebihan dan Kekurangan sistem Pemerintahan Orde Baru

* Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000

* Sukses transmigrasi

* Sukses KB

* Sukses memerangi buta huruf Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru

* Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme

* Pembangunan Indonesia yang tidak merata

* Bertambahnya kesenjangan sosial

* Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

* Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang ditahan

3. Pemerintah Reformasi

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi Semanggi, yang menewaskan 18 orang.

Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu, Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi.

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:

a. masa depan Reformasi;

b. masa depan ABRI;

c. masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;

d. masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta

e. masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.

a. Kebijakan dalam bidang politik

Tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga undang-undang tersebut.

1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik

2. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

b. Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi.

d. Pelaksanaan Pemilu

Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Pemerintahan dilanjutkan oleh Megawati Soekarnoputri yang mengalami masalah-masalah mendesak untuk dipecahkan, yaitu pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, terdapat kebijakan kontroversial, yaitu mengurangi subsidi BBM dan Bantuan Langung Tunai (BLT). Kebijakan untuk meningkatkan pendapatan perkapita ditempuh dengan cara mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.

KESIMPULAN :

Sistem adalah suatu unsur yang saling berkaitan, jika salah satu unsur tidak berjalan dengan baik, maka secara keseluruhan unsur lainnya pun tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Sistem ekonomi merupakan bagian dari sistem politik, karena dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi suatu negara, harus membuat sesuatu kebijakan kebijakan yang berkaitan dengan politik.

Pergi Kepasar membeli Ikan

Pulangnya ketemu Pak Maman

Sedikit Ilmu Yang Kuberikan

Semoga Bermanfaat Bagi Teman

Nama : Meli

Kelas : 1EB35

NPM : 26214568

DAFTAR PUSTAKA :

Tahroni. 2008. Pelajaran Sejarah Untuk SMA Kelas XI. Depok: CV Arya Duta.

Suroso. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rusdiyanto, Bambang, dkk. 2012. Panduan Belajar Sejarah dan Sosiologi. Yogyakarta:

Primagama