Senin, 14 Maret 2016

BAB 6. HUKUM DAGANG


         
                                      




Hal Yang Akan Dibahas :
1.   Hubungan Antara Hukum Dagang Dan Hukum Perdata
2.   Hubungan Antara Pengusaha Dan Pembantunya
3.   Kewajiban Pengusaha

A.    HUBUNGAN ANTARA HUKUM DAGANG DAN HUKUM PERDATA
  Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
Hubungan antara KUHD dengan KUH perdata adalah sangat erat, hal ini dapat dimengerti karena memang semula kedua hukum tersebut terdapat dalam satu kodefikasi. Hukum Dagang merupakan bagian dari Hukum Perdata, atau dengan kata lain Hukum Dagang merupakan perluasan dari Hukum Perdata. Untuk itu berlangsung asas Lex Specialis dan Lex Generalis, yang artinya ketentuan atau hukum khusus dapat mengesampingkan ketentuan atau hukum umum. KUHPerdata (KUHS) dapat juga dipergunakan dalam hal yang daitur dalam KUHDagang sepanjang KUHD tidak mengaturnya secara khusus.

B.    HUBUNGAN ANTARA PENGUSAHAN DAN PEMBANTU PENGUSAHA
 Hubungan Pengusaha dan Pembantunya Pengusaha (pemilik perusahaan) yang mengajak pihak lain untuk menjalankan usahanya secara bersama-sama,atau perusahaan yang dijalankan dan dimiliki lebih dari satu orang, dalam istilah bisnis disebut sebagai bentuk kerjasama. Bagi perusahaan yang sudah besar, Memasarkan produknya biasanya dibantu oleh pihak lain, yang disebut sebagai pembantu pengusaha.
Secara umum pembantu pengusaha dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :
1. Pembantu-pembantu pengusaha di dalam perusahaan, misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus fillial, pemegang prokurasi dan pimpinan perusahaan.
2. Pembantu pengusaha diluar perusahaan, misalnya agen perusahaan, pengacara, noratis, makelar, komisioner.

C.   PENGUSAHA DAN KEWAJIBANNYA
1. Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya.
2.   Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan.
3.   Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan.
4.  Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan.
5.   Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi.
6.  Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih.
7.   Wajib mengikut sertakan dalam program Jamsostek

KESIMPULAN :
       Hukum dagang merupakan hukum yang berkaitan dengan lapangan perusahaan.  Hukum dagang merupakan bagian dari hukum perdata karena didalam hukum dagang berkaitan juga dengan perilaku kita terhadap individu lain di dalam masyarakat .
       Suatu kegiatan usaha tidak dapat dilakukan sendiri oleh seorang pengusaha, mereka membutuhkan pembantu ( karyawan ) guna terlaksananya kegiatan usaha mereka, dan pengusaha memiliki kewajiban untuk mensejahterakan pembantunya ( karyawan ) .

NAMA     : MELI
NMP      :   26214568
KELAS    : 2EB31

SUMBER :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar